Pengelolaan Migas di Indonesia dalam Pandangan Islam

Posted on Desember 16, 2012

0


Mahkamah Konstitusi mengumumkan pembubaran BP Migas. Menurut MK, adanya badan pelaksana bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33. Namun, pasca keputusan ini, akankah ada perubahan dalam pengelolaan migas di Indonesia?

Semenjak diterbitkannya UU No. 8/1971 tentang pembentukan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau disingkat PERTAMINA pengelolaan minyak di Indonesia menggunakan sistem bagi hasil (Kontrak Production Sharing).

Sistem KPS ini pertama kali disepakati di Indonesia, dan selanjutnya sistem KPS ini banyak diakui oleh perusahaan-perusahaan migas. KPS banyak digunakan diberbagai negara berkembang yang mempunyai sumber daya migas namun tidak mempunyai teknologi dan modal untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, contohnya Mesir, Malaysia, Peru, Syria dll.

Dalam KPS ini keuntungan yang diperoleh oleh negara di bandingkan kontrak-kontrak yang lain ialah

  1. Eksplorasi dan eksploitasi migas tidak memerlukan modal yang besar dan teknologi canggih yang tidak dimiliki oleh negara
  2. Negara tidak menanggung resiko kerugian yang muncul dalam kegiatan penambangan migas.
  3. Negara tidak sekedar menarik pajak, namun mendapatkan proporsi tertentu dari produksi yang dihasilkan.

Sedangkan keuntungan dari pihak kontraktor/investor ialah

  1. Kontrak ini menempatkan kontraktor di posisi yang setara dengan pemerintah dalam pengelolaan migas
  2. Kontraktor memperoleh kebebasan dalam eksplorasi dan eksploitasi migas
  3. Kontraktor memperoleh bagian yang cukup besar ditambah dengan pengembalian biaya operasi ( cost recovery) bila hasil migas itu menguntungkan secara ekonomi

Dalam praktiknya di Indonesia, umumnya pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor ialah 85:15. Namun perlu diingat bahwa hasil yang dibagi dikurangi dahulu dengan cost recovery. Sehingga bagian investor sebenarnya lebih dari itu.

Berdasarkan realisasi data laporan periode tahun 1966-2007 dari kontraktor KPS, pendapatan kotor dari migas ialah US$ 502,8 Milyar. Dari pendapatan kotor itu, bagian pemerintah indonesia ialah sebesarii US$ 329,42 milyar atau 65,52 % dari pendapatan kotor. Sedangkan perolehan kontraktor ialah sebesar US$ 72,08 milyar (14.34%) dengan cost recovery sebesar US$ 101,29 milyar(20.14%).

Setelah UU No. 22/2001 terjadi beberapa perubahan total dalam pengelolaan migas. Meskipun sistem kontrak dengan investor masih menggunakan sistem kontrak Production Sharing, namun pemegang manajemen pengelolaan migas tidak lagi dipegang oleh PERTAMINA. PERTAMINA diubah statusnya dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan. Akibat dari perubahan status itu, kedudukan PERTAMINA menjadi sama dengan perusahaan-perusahaan lain, yaitu menjadi kontraktor dari Badan Pelaksana.

Pemerintah membentuk Badan Pelaksana sebagai pemegang manajemen KPS. Badan Pelaksana ini bukanlah Perusahaan Negara, namun Badan Hukum Milik Negara. Fungsinya ialah “melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Menurut UU No 22/2001 ini diatur juga bahwa kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (Perusahaan Asing). Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam UU 44/Prp/1960 yang menyatakan bahwa usaha pertambangan migas hanya dilakukan oleh Perusahaan Negara

Pandangan Islam

Kontrak Production Sharing bertentangan dengan Islam, hal ini dikarenakan,

  1. Dalam kontrak itu, kontraktor telah mendapatkan manfaat yang besar dari pengelolaan migas. Hal ini jelas termasuk dalam “harga” sebagaimana hadist yang diriwayatkan Ibnu Majjah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal; air, padang rumput, dan api, dan harganya haram”.[HR. Imam Ibnu Majah]

Yang bermakna pengambilan manfaat atas kepemilikan umum bukan untuk kepentingan kaum muslim ialah haram.

  1. Migas bagian kontraktor, juga tidak bisa dipandang sebagai kompensasi atas usahanya, seperti upah dalam akad ajir. Karena didalam akad ijarah, dipersyaratkan bahwa upah yang akan diberikan harus jelas, sedangkan dalam kasus ini, jumlah minyak yang akan dihasilkan belum jelas, yang jelas hanyalah bagian persentasenya saja, sehingga migas bagian kontraktor bukanlah upah atas jasanya.

Didalam Islam migas termasuk ke dalam kepemilikan umum. Negara bukanlah pemilik migas, namun negara bertugas mewakili umat untuk mengelola migas demi kemaslahatan umat. Dalam teknis pengelolaannya bisa saja negara mempekerjakan pihak swasta (asing) yang mempunyai teknologi dan SDM yang belum dimiliki oleh negara, untuk melakukan eksplorasi ataupun eksploitasi, namun dari segi manajemen harus tetap ditangan negara. Meskipun demikian, keterlibatan pihak asing dalam pengelolaan migas harus tetap mempertimbangkan aspek politik industri islam, yang mengharuskan kemandirian negara. Sehingga pada praktiknya, pihak swasta asing tidak akan mungkin dominan dalam pengelolaan migas. Negara harus sebisa mungkin mempersiapkan sumber daya baik sumber daya manusia maupun teknologi yang canggih untuk bisa mengelola sendiri industri migasnya, meskipun dengan biaya yang tinggi dan waktu yang lama.

Pembubaran BP migas bukanlah solusi dari permasalahan pengelolaan BBM di Indonesia. Perubahan ‘wasit’ dari BP migas ke kementerian ESDM apabila tanpa diiringi dengan perubahan kebijakan pengelolaan migas tidak akan memberikan perubahan yang berarti.***

 

Abrari Noor Hasmi

 

Daftar Pustaka:

Al Maliki, Abdurrahman, Politik Ekonomi Islam, Al Azhar Press, Bogor, 2009

An-Nabhani, Taqiyuddin, Sistem Ekonomi Islam,Al Azhar Press, Bogor, 2009

Amhar, Fahmi, Saatnya Perubahan Fundamental Pengelolaan Migas,makalah disampaikan pada Forum Intelektual Muslim UI Depok 13 Februari 2011

Data Pokok APBN 2006-2012 Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Paliashvili, Irina, The Concept of Production Sharing, seminar on the Legislation on Product Sharing Agreement September 14 1998,  sumber internet

Patmosukismo, Suyitno, Migas Politik Hukum dan Industri, Fikahati Aneska,Jakarta,2011

PP No 79/2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Pengahasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Sodik, Abdullah, Pengelolaan Migas Amburadul, disampaikan pada seminar energi nasional Mencari Solusi Alternatif Pengelolaan Sektor Energi Ideal untuk Kemandirian Indonesia  HATI ITB 11 September 2008

UU No 44/Prp/1960 Tentang  Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

UU No 8/1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara

UU  NO 22/2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

www.hizbut-tahrir.or.id

 

Posted in: peristiwa