Di Balik Cerita BOPTN

Posted on Desember 16, 2012

0


Pertengahan Juli 2012 silam, Peraturan Menteri No.58 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri  (BOPTN) disahkan oleh Muhammad Nuh. Mampukah BOPTN menjawab amanah konstitusi dasar yang tertuang pada alinea 4 Pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa!!

Setidaknya ada dua tujuan di balik munculnya Permen no.58 Tentang BOPTN ini yaitu bertujuan meringankan beban biaya kuliah mahasiswa dan peningkatan pelayanan perguruan tinggi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Cerita besarnya adalah disahkannya UU No.20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 yang mengharuskan pemerintah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam intelektualitas kajian yang tinggi, pemeintah berusaha menjawab masalah “mutu pendidikan” dengan peningatan pelayanan, sedangkan masalah “tanpa diskriminasi” dengan penurunan biaya kuliah. Namun, apakah kebijakan tersebut sudah menyentuh ranah filosofi pendikan? Yaitu pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis  dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak  asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa?

Sederhanya, BOPTN hadir dalam upaya biaya kuliah murah dan peningkatan pelayanan. Harapan besar ditujukan pada stakeholders universitas agar alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tepat sasaran. Dana BOPTN digunakan untuk kebutuhan operasional perguruan tinggi secara optimal sebagaimana ditegaskan dalam Permendikbud No 58 tentang BOPTN. Keinginan itu bukan tanpa sebab. Masyarakat ingin, dengan adanya BOPTN, biaya pendidikan di kampus negeri menjadi murah dan dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Lingkaran Pertanyaan BOPTN Tahun Ini

Pengalokasian BOPTN tahun ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah pemerintah sudah sebegitu percaya dengan para stakeholders universitas untuk mengelola dana BOPTN? Mengingat kasus korupsi seorang rektor di universitas ternama beberapa bulan silam. Apakah pemerintah sudah mempertimbangkan kemungkinan implementasi kebijakan akan terealisai dengan baik di universitas-universitas lain? Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap alokasi BOPTN ini?

Tahun ini pemerintah mengalokasikan 1,5 Triliun BOPTN untuk sejumlah perguruan tinggi negeri. Muhammad Nuh pernah berkata BOPTN akan turun bulan Oktober. Namun hingga tulisan ini diturunkan (akhir November), dana BOPTN belum juga cair. Perguruan tinggi negeri yang dijanjikan mendapat cipratan dana ini harap-harap cemas, pasalnya alokasi tersebut harus “dihabiskan” sebelum pertengahan Desember 2012. Bagaimana mungkin dana sekian miliar “dihabiskan” dalam waktu dua minggu. Mengingat perkataan Filsuf Phytagoras, jangan sekali-kali percaya paada kasih sayang yang datang tiba-tiba, karena dia akan meninggalkanmu dengan tiba-tiba pula. Mungkinkah ini hanyalah rekayasa kasih sayang pemerintah?

Pun seandainya BOPTN tahun ini cair di akhir bulan November, apakah institusi perguruan tinggi mampu menghabiskan dana sekian milyar. Bisa saja jawabannya mampu, tapi untuk belanja apa? Apakah akhirnya tepat sasaran yaitu meringankan biaya kuliah dan meningkatkan pelayanan? Jika dana tersebut tidak “habis” pertengahan bulan Desember, kemanakah dana tersebut akhirnya bermuara? Kembali ke pemerintah atau tetap dipegang institusi pendidikan tinggi? Jika kembali ke pemerintah, percayakah masyarakat bahwa alokasi dana tersebut tepat sasaran? Ataukah dana triliyunan rupiah itu akan masuk ke kantong-kantong pejabat tak bertanggung jawab? Di sinilah kepercayaan antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat diuji. Mampukan ketiganya bersinergi mengimplementasikan kebijakan yang terkesan tiba-tiba ini?

Hingga akhirnya pertanyaan diatas diakhiri oleh sebuah pertanyaan besar. Sudahkah BOPTN tahun ini menjawab filosofi pendidikan? Jangan-jangan BOPTN hanya akan menjadi tumpukan-tumpukan cerita yang menambah tebal cerita bebalnya pendidikan di Indonesia. Dalam ranah kebijakan BOPTN seharusnya sudah bisa menjawabnya menjawab. Namun dalam implementasi kebijakan pertanyaan di atas belum terjawab.

Lingkaran pertanyaan di atas seharusnya tidak perlu ada jika pemerintah dan institusi pendidikan telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Berperan baik saja belum cukup, moralitas dan keteladanan menjadi syarat haq terciptanya filosofi pendidikan sesuai amanah konstitusi. Kesadaran akan makna pendidikan wajib dimiliki pemerintah dan stakeholder pendidikan tinggi. Sedangkan realitanya, syarat tersebut belum sepenuhnya dimiliki. Buktinya kasus korupsi masih melanda kedua institusi tersebut.

Bermuara pada Pendidikan

Upaya meningkatkan kesadaran akan makna dan filosofi pendidikan sesuai konstitusi dapat dilakukan melalui setting-an paradigma bergerak. Bahwa setiap upaya dan tindakan meningkatkan kesejahteraan dilakukan untuk mencerdsakan kehidupan bangsa.

Sederhananya, pemerintah seharusnya tidak hanya menjadikan BOPTN sebagai klaim upaya teknis penyadaran filosofi pendidikan. Dimensi-dimensi lain seperti akses informasi, transportasi, dan gizi juga penting menunjang pendidikan. Transportasi misalnya, paradigm yang berkembang seolah tidak pernah mngaitkan transportasi dengan pendidikan. Transportasi selalu identik dengan semangat pemerataan pembangunan, pemerataan pasokan BBM, namun tidak pernah disebut sebagai usaha pemerataan pendidikan.

Pemerintah dengan intelektualisnya yang tinggi tentu dengan mudah menjargonkan semangat pendidikan pada segala sektor. Harapannya, departemen perhubungan, pekerjaan umum, komunikasi dan informasi dan sector lainnya dapat menjalankan tugasnya dengan satu semangat. Yaitu semangat pendidikan. Sehingga BOPTN yang berupa solusi teknis tidak sia-sia karena kendala masalah filosofis.***

 

Teguh Wibowo

10609015

 

Referensi :

–          UU NO.20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS

–          PERMEN NO.58 TAHUN 2012 TENTANG BOPTN

–          UNDANG-UNDANG DASAR 1945

–          http://id.shvoong.com/humanities/1853266-kata-kata-bijak-para-filosof/

 

Ditandai:
Posted in: pendidikan